Rekening Dapat Diintip Ditjen Pajak, DPR bakal Panggil Sri Mulyani

Rekening Dapat Diintip Ditjen Pajak, DPR bakal Panggil Sri Mulyani

Rekening Dapat Diintip Ditjen Pajak, DPR bakal Panggil Sri Mulyani

JAKARTA, Komisi XI DPR bakal memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani berkaitan Penerbitkan Ketentuan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Th. 2017 mengenai akses info keuangan.

Seperti di ketahui, lewat ketentuan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mempunyai keleluasaan untuk terhubung info keuangan nasabah yang disebut harus pajak.

” Ya tentu. Menkeu bakal diundang Komisi XI pada saat sidang baru kelak, ” tutur Anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno pada Kompas. com, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Baca Juga : Kuning & Bercampur Batu, Warga Protes Beras yang Dibagikan Bulog

Anggota Komisi XI DPR yang lain, Mukhamad Misbakhun mengingatkan Ditjen Pajak untuk melindungi kewenangan mengintip rekening nasabah itu. Jangan pernah kewenangan itu disalahgunakan untuk kebutuhan diluar perpajakan.

” Ke depan, mesti hati-hati kebebasan (terhubung rekening) ini dipakai, ” kata Misbakhun.

Penerbitan Perppu 1 Th. 2017 dikira sebagai ketentuan yang begitu utama. Sebab ketentuan itu berkaitan dengan usaha pemerintah tingkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan.

Sampai kini, pasal kerahasiaan perbankan yang ada di Undang-undang Perbankan dinilai menghalangi usaha penambahan penerimaan pajak.

Akan tetapi, petugas pajak harus juga mempunyai pegangan tata langkah baku atau standard operasional prosedur yang pasti serta transparan, hingga tak seenaknya mengintip semuanya rekening harus pajak.

Hari ini gagasannya, Sri Mulyani bakal memberi keterangan berkaitan Perppu Nomor 1 Th. 2017 pada umum.

Support by : kompas.com