Ketika Anies Minta Waktu untuk Bisa Lunasi "Utangnya" pada Buruh

Ketika Anies Minta Waktu untuk Bisa Lunasi “Utangnya” pada Buruh

Ketika Anies Minta Waktu untuk Bisa Lunasi "Utangnya" pada Buruh

               JAKARTA,  Baru satu bulan menjabat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno telah disebut mengingkari janji kampanye mereka. Itu berawal dari penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2018 yang masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Pada saat Pilkada DKI 2017, Anies dan Sandiaga didukung kelompok-kelompok buruh setelah menandatangani sebuah kontrak politik dengan mereka. Kontrak tersebut menjadi janji atau utang yang harus dibayar saat Anies-Sandi menjabat.

Ada 10 poin dalam kontrak politik itu. Poin kesatu menjadi poin pertama yang menurut para buruh, telah diingkari Anies-Sandi.

“Menetapkan upah minimum DKI Jakarta lebih tinggi yang ditentukan dalam PP 78 Tahun 2015 melalui mekanisme Dewan Pengupahan, serta menetapkan upah sektoral dan struktur skala upaha sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No 13/2003,” isi poin pertama kontrak politik itu.

Baca Juga : Tanpa Kolom Agama, Penghayat Kepercayaan Sulit Dapatkan Haknya

Anies telah menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035, atau naik 8,71 persen dari UMP 2017. Dalam menetapkan UMP itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain. Dengan menggunakan PP 78 Tahun 2015, Anies disebut telah mengingkari janjinya.

“Pertama adalah kontrak politik dengan Gubernur DKI yang adalah UMP. Kita sudah bahas dan dikaji dalam tiga bulan dengan beberapa pertemuan dan disepakati. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk ingkar dari kontrak politik,” kata Ketua Koalisi Buruh Jakarta Winarto ketika berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/11/2017) lalu.

Poin pertama kontrak politik itu bagai buah simalakama untuk Anies dan Sandi. Sebab, menetapkan UMP dengan PP 78 Tahun 2015 merupakan ketentuan yang dibuat pemerintah pusat kepada semua daerah. Jika mengikuti PP 78, Anies-Sandi mengingkari janji dengan buruh. Namun jka tidak mengikuti PP 78, Anies-Sandi tidak taat pada ketentuan pemerintah pusat.

Support by : kompas.com